1. Izin Lokasi;
2. Izin Lingkungan;
3. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah kabupaten/kota dari bupati/wali kota;
4. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah provinsi dari Gubernur
5. Izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
6. Hak Guna Usaha;
7. Pernyataan mengenai:

• Rencana kerja pembangunan kebun inti dengan memenuhi ketentuan: (a) paling lambat 3 (tiga) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas hak atas tanah; dan (b) paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan lahan perkebunan paling sedikit 30% (tiga puluh persen) dari luas hak atas tanah; dan (b) paling lambat 6 (enam) tahun setelah pemberian status hak atas tanah, perusahaan perkebunan wajib mengusahakan seluruh luas hak atas tanah yang secara teknis dapat ditanami tanaman;
• Memfasilitasi pembangunan kebun masyarakat sekitar, paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari luas Izin Usaha perkebunan yang dilengkapi dengan rencana kerja dan rencana pembiayaan;
• Rencana pengolahan hasil;
• Melaksanakan kemitraan dengan pekebun karyawan dan masyarakat sekitar perkebunan; dan
• Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana, dan sistem untuk melakukan pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT);
• Memiliki sumber daya manusia, sarana, prasarana dan system untuk melakukan pembukaan lahan tanpa bakar serta pengendalian kebakaran; dan

8. Surat pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan seba-gai usaha mandiri atau bagian dari kelompok perusahaan perkebunan yang belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Usaha industri pengolahan hasil perkebunan

1. Izin Lokasi;
2. Izin Lingkungan;
3. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah kabupaten/kota dari bupati/wali kota;
4. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah provinsi dari
   gubernur;
5. Dokumen pasokan bahan baku yang diusahakan sendiri paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari
   kebutuhan total bahan baku;
6. Dokumen pasokan bahan baku di luar 20% (dua puluh persen) diusahakan sendiri (perjanjian kemitraan);
7. Rencana kerja pembangunan industri pengolahan;
8. Hak Guna Bangunan; dan
9. Pernyataan ketersediaan melakukan kemitraan yang diketahui kepala dinas yang menyelenggarakan sub urusan perkebunan.

C. Usaha perkebunan yang terintegrasi antara budi daya dengan industri pengolahan hasil perkebunan

1. Izin Lokasi;
2. Izin Lingkungan;
3. Kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah kabupaten/kota dari bupati/wali kota;
4. Rekomendasi kesesuaian dengan perencanaan pembangunan perkebunan daerah provinsi dari
   gubernur;
5. Izin pelepasan kawasan hutan, jika areal yang diminta berasal dari kawasan hutan;
6. Hak Guna Usaha;
7. Pernyataan mengenai:
8. Pernyataan dari pemohon bahwa status perusahaan perkebunan sebagai usaha mandiri atau bagian dari kelompok perusahaan perkebunan yang belum menguasai lahan melebihi batas paling luas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Usaha produksi perbenihan tanaman perkebunan :

1. Pernyataan memiliki dan/atau menguasai benih sumber;
2. Peryataan memiliki unit produksi benih yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana yang memadai sesuai dengan jenis tanaman;
3. Pernyataan memiliki tenaga ahli dan/atau terampil di bidang perbenihan; dan
4. Rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh Unit Pelaksana Teknis Pusat/Unit Pelaksana Teknis Daerah Provinsi yang menyelenggarakan tugas dan fungsi pengawasan dan sertifikasi benih tanaman perkebunan.

• Izin Usaha
• Wajib menyampaikan pemenuhan komitmen paling lambat 2 bulan sejak IUP diterbitkan oleh OSS
• Direktorat Jenderal Perkebunan, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten/kota melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen

1. Importir

• Rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota di tempat lokasi kantor pusat perusahaan yang bersangkutan apabila lokasi gudang dan kantor berada dalam 1 (satu) daerah provinsi;
• Rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk importir yang menggunakan gudang di luar lokasi kantor pusat;
• Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah setempat dan/atau Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat;
• Pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
• Pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; dan
• Pernyataan mempunyai tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggungjawab teknis;

2. Eksportir:

• Rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota di tempat lokasi kantor pusat perusahaan yang bersangkutan apabila lokasi gudang dan kantor berada dalam 1 (satu) daerah provinsi;
• Rekomendasi dari kepala dinas daerah propinsi dan kabupaten/kota;
• Rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk eksportir yang menggunakan gudang di luar lokasi kantor pusat;
• Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah Setempat dan/atau Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat;
• Pernyataan memiliki atau menguasai sarana/peralatan untuk melakukan kegiatan usahanya;
• Pernyataan memiliki atau menguasai tempat penyimpanan obat hewan yang dapat menjamin terjaganya mutu; dan
• Pernyataan mempunyai tenaga dokter hewan atau apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggungjawab teknis;

3. Produsen :

• Rekomendasi dari kepala dinas daerah propinsi dan kabupaten/kota;
• Rekomendasi dari Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pengurus Daerah Setempat dan/atau Asosiasi Obat Hewan Indonesia Pusat;
• Rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota di tempat lokasi kantor pusat perusahaan yang bersangkutan apabila lokasi pabrik dan kantor berada dalam 1 (satu) daerah provinsi;
• Rekomendasi dari kepala dinas daerah provinsi dan kabupaten/kota untuk produsen yang mempunyai pabrik di luar lokasi kantor pusat; dan
• Pernyataan mempunyai tenaga dokter hewan dan apoteker yang bekerja tetap sebagai penanggung jawab teknis.

B. Sertifikat Cara Pembuatan Obat Yang Baik :

1. Sertifikat pelatihan cara pembuatan obat hewan yang baik;
2. Lay out pabrik

• Izin Usaha
• Wajib menyampaikan pemenuhan komitmen paling lambat 2 (dua) bulan sejak Izin Usaha Obat Hewan diterbitkan oleh OSS
• Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan melakukan Evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas komitmen

1. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota dari bupati/wali kota untuk Izin Usaha proses produksi tanaman pangan yang diterbitkan gubernur;
2. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha proses produksi tanaman pangan yang diterbitkan bupati/wali kota;
3. Izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 (satu banding seratus ribu) atau 1 : 50.000 (satu banding lim puluh ribu);
4. rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan
5. hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
6. pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasi pertanian;
7. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; dan
8. rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika.

B. Izin Usaha Penanganan Pascapanen Tanaman Pangan :

1. izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 (satu banding seratus ribu) atau 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu);
2. rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan;
3. hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
4. rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
5. jaminan pasokan bahan baku yang diketahui oleh bupati/wali kota;
6. pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasil pertanian;
7. pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; dan
8. rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa
   genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika.

C. Izin Usaha Keterpaduan antara Proses Produksi Tanaman Pangan dan Penanganan Pascapanen :

1. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota dari bupati/wali kota untuk Izin Usaha keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen yang diterbitkan gubernur;
2. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan tanaman pangan provinsi dari gubernur untuk Izin Usaha keterpaduan antara proses produksi tanaman pangan dan penanganan pascapanen yang diterbitkan bupati/ wali kota;
3. Izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta calon lokasi dengan skala 1 : 100.000 (satu banding seratus ribu) atau 1 : 50.000 (satu banding lima puluh ribu);
4. Rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya tanaman pangan;
5. Rekomendasi lokasi dari pemerintah daerah lokasi unit pengolahan;
6. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
7. Pernyataan menerapkan sistem jaminan mutu pangan hasi pertanian;
8. Pernyataan kesediaan untuk melakukan kemitraan; dan
9. Rekomendasi keamanan hayati produk rekayasa genetika dari Komisi Keamanan Hayati (KKH) apabila menggunakan tanaman hasil rekayasa genetika.

D. Izin Usaha Perbenihan Tanaman :

1. Hasil Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
2. Hak Guna Usaha;
3. Rekomendasi sebagai produsen benih yang diterbitkan oleh perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang pengawasan dan sertifikasi benih;
4. Jenis dan jumlah benih yang akan diproduksi; dan
5. Fasilitas dan kapasitas prosesing dan penyimpanan yang dimiliki untuk produksi benih tanaman pangan.

• Izin Usaha
• Wajib menyampaikan pemenuhan komitmen paling lambat 2 bulan sejak Izin Usaha Tanaman Pangan diterbitkan oleh OSS;
• Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, Pemerintah Daerah, Provinsi atau kabupaten/kota melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas komitmen.

1. Studi kelayakan usaha dan rencana kerja usaha;
2. Keterangan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;
3. Pernyataan akan melakukan kemitraan; dan;
4. Hak Guna Usaha.

B. Izin Usaha Perbenihan hortikultura :

1. Keterangan telah melaksanakan Analisis mengenai Dampak Lingkungan atau Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
2. Sertifikat kompetensi produsen oleh perangkat daerah yang melaksanakan sub urusan pengawasan dan sertifikasi benih;
3. Pernyataan akan melakukan kemitraan; dan
4. Surat penguasaan lahan.

• Izin Usaha
• Wajib menyampaikan pemenuhan komitmen paling lambat 2 bulan sejak Izin Usaha  Hortikultura diterbitkan oleh OSS
• Direktorat Jenderal Hortikultura, pemerintah daerah provinsi atau kabupaten / kota melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen

1. Rekomendasi kesesuaian dengan Rencana Tata Ruang Wilayah, Rencana Detail Tata Ruang kabupaten/kota dari bupati/wali kota yang diterbitkan gubernur;
2. Rekomendasi kesesuaian dengan rencana makro pembangunan peternakan daerah provinsi dari gubernur yang diterbitkan bupati/wali kota;
3. Izin lokasi dari bupati/wali kota yang dilengkapi dengan peta;
4. Rencana kerja pembangunan unit usaha budi daya peternakan;
5. Pernyataan melakukan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup;
6. pernyataan menerapkan pedoman pembibitan yang baik (good breeding practices) dan/atau pedoman budidaya yang baik (good farming practices); dan
7. Pernyataan akan melakukan kemitraan.

• Izin Usaha
• Wajib menyampaikan pemenuhan komitmen paling lambat 2 bulan sejak Izin Usaha  peternakan diterbitkan oleh OSS
• Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, pemerintah daerah provinsi, atau kabupaten/kota melakukan evaluasi paling lama 1 (satu) bulan sejak pemohon menyampaikan pemenuhan atas Komitmen

1. Pendaftaran usaha peternakan dilakukan oleh dinas yang yang menyelenggarakan sub urusan peternakan dan kesehatan hewan terhadap peternak skala kecil atau mikro dengan skala usaha tertentu.
2. Skala usaha tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan jenis usaha dan kepemilikan ternak