DAFTAR PERSYARATAN PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN
MELALUI LEMBAGA ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018
BIDANG PERHUBUNGAN
No. JENIS PERIZINAN/
Pendaftaran Melalui OSS
PERSYARATAN PEMENUHAN KOMITMEN KETERANGAN
1. IZIN PENYELENGGARAAN ANGKUTAN ORANG A. Izin Penyelenggara Angkutanan Orang Dalam Trayek

a. Persyaratan Badan Usaha, dengan ketentuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB)
b. Efektif setelah PNBP dibayarkan
c. Izin Baru

  1. Persayaratan administrasi lainnya
  • Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
  • Kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, bermaterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
  • Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai, dan ditandatangani pimpinan
    perusahaan;
  • Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
  • Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;
  • Surat rekomendasi dari Gubernur Salinan STNK;
  • Salinan SRUT (untuk kendaraan baru)
  • Salinan bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru)
  • Foto kendaraan yang akan diberi izin

b. Persyaratan Teknis:

  • Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki;
  • Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan oleh Ditjen Huboat
  • Menyusun Rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen

d. Pembaruan Masa Berlaku Izin :

  1. Surat permohonan pembaharuan kapasitas masa berlaku izin;
  2. Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek;
  3. Salinan STNK yang masih berlaku;
  4. Salinan Bukti Lulus Uji Berkala yang masih berlaku;
  5. Laporan Pelayanan Angkutan Orang Dalam Trayek;
  6. Dokumen Sistem Manajemen Keselamatan.

e. Pembaruan Masa Berlaku Kartu Pengawasan

  1. Surat permohonan pembahruan masa berlaku kartu pengawasan;
  2. Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan angkutan Dalam Trayek;
  3. Salinan STNK yang masih berlaku;
  4. Salinan Bukti Lulus Uji Berkala yang masih berlaku;

f. Penambahan Kendaraan :

  1. Surat permohonan penambahan kendaraan;
  2. Keputusan Izin Penyelenggaraan angkutan Dalam Trayek;
  3. Laporan Pelayanan Angkutan Orang Dalam Trayek;
  4. Surat persetujuan penambahan kendaraan angkutan orang dalam trayek;
  5. Surat rekomendasi dari Gubernur
  6. Salinan STNK;
  7. Salinan SRUT (untuk kendaraan baru);
  8. Salinan bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru) Salinan bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru)
  9. Foto kendaraan yang akan diberi izin

 

g. Penggantian Dokumen Perizinan yang Hilang dan Rusak :

  1. Surat permohonan penggantian dokumen yang hilang atau rusak;
  2. Salinan Surat Keputusan Izin Penyelenggaraan Angkutan Dalam Trayek;
  3. Surat dari Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dokumen yang hilang dan bukti pengumuman terhadap dokumen yang hilang dimedia massa;
  4. Melampirkan bukti dokumen yang rusak.

 

h. Perubahan Identitas Perusahaan :

  1. Surat permohonan perubahan identitas perusahaan;
  2. Akta perubahan badan Hukum yang telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM;
  3. Salinan surat keputusan izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek;
  4. Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang;
  5. Surat pernyataan kesanggupan memenuhi kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek;
  6. Salinan STNK;
  7. Salinan bukti lulus uji yang masih berlaku;
  8. Foto kendaraan yang akan diberi izin

i. Penggantian/ Peremajaan Kendaraan :

  1. Surat permohonan penggantian / peremajaan kendaraan;
  2. Salinan Surat Keputusan izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek;
  3. Salinan STNK yang masih berlaku;
  4. Salinan bukti lulus uji yang masih berlaku (untuk kendaraan bukan baru);
  5. Salinan SRUT untuk kendaraan baru;
  6. Kartu Pengawasan kendaraan yang diganti
  7. Foto kendaraan yang akan diberi izin

 

j. Pembukaan Cabang Perusahaan :

  1. Surat permohonan pembukaan cabang perusahaan;
  2. Akta pendirian dan atau perubahan terakhir;
  3. Bukti pengesahan sebagai badan hukum dari Kemenkum Ham;
  4. Surat keterangan domisili yang dikeluarkan oleh pejabat berwenang.
  5. Surat pernyataan kesanggupan untuk memenuhi seluruh kewajiban sebagai pemegang izin penyelenggaraan Angkutan Orang dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek, bermaterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
  6. Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekeijasama dengan pihak lain yang mampu
    menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
  7. Surat perjanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;
  8. Memiliki dan/atau m enguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki; Rencana bisnis (business plan) Perusahaan Angkutan Umum yang dituangkan dalam bentuk dokumen.
Izin Usaha (digabung)

Izin penyelenggaraan angkutan dalam trayek berlaku dalam jangka waktu:

  1. Surat Keputusan berlaku sepanjang pelaku usaha masih menjalankan usahanya;
  2. Kartu pengawasan diberikan mengacu pada Peraturan Menteri tersendiri.

Biaya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Dalam Trayek:1)  Izin trayek lintas batas negara sesuai dengan perjanjian antar  negara  Rp 5.000.000 per izin;

2)  Izin trayek antar kabupaten /kota dan angkutan perkotaan yang  melampaui wilayah satu provinsi ____Rp 5.000. 000 per izin;

3)  Izin trayek pedesaan yang melewati wilayah satu provinsi Rp 1.000.000 per izin.

Biaya Penerbitan Kartu Pengawasan :

  • Bus/Kendaraan penumpang dengan kapasitas < 9 orang selain taksi Rp. 100.000 per kartu;
  • Bus/Kendaraan penumpang dengan kapasi-tas 10 s.d 16 orang Rp. 150.000 per kartu;
  • Bus/Kendaraan penumpang dengan kapasitas 17 s.d 24 orang Rp. 200.000 per kartu
  • Bus/Kendaraan penumpang dengan kapasitas > 24 orang Rp. 250.000 per kartu

Verifikasi dokumen adminstrasi 7 (tujuh) hari kerja.

Total checklist 6 (enam ) bulan.

B. Izin Penyelenggara Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek

a. Persyaratan Badan Usaha, dengan ketentuan memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB);
b. Efektif setelah PNBP dibayarkan;
c.Izin Baru :

a. Persyaratan Administrasi lain :

  • Surat pernyataan kesanggupan memiliki dan/atau bekerjasama dengan pihak lain yang mampu menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan bermotor, bermeterai, dan ditandatangani pimpinan perusahaan;
  • Surat peijanjian antara pemilik kendaraan atau anggota koperasi dengan
    Perusahaan Angkutan Umum yang berbentuk badan hukum Koperasi;
  • Surat persetujuan penyelenggaraan angkutan orang dalam trayek;
  • Surat rekom endasi dari Gubernur;
  • Salinan STNK;
  • Salinan SRUT (untuk kendaraar baru);
  • Salinan bukti lulus uji berkala (untuk kendaraan bukan baru.
  • Foto kendaraan yang akan diberi izin.

b. Persyaratan Teknis:

  • Memiliki dan/atau menguasai tempat penyimpanan kendaraan yang memenuhi persyaratan teknis dan mampu menampung sesuai jumlah kendaraan yang dimiliki dan dibuktikan dengan surat keterangan dari Pemerintah Daerah setempat yang menyatakan luasnya mampu menyimpan kendaraan sesuai dengan jumlah kendaraan yang dimiliki
  • Menyediakan fasilitas pemeliharaan kendaraan (bengkel) yang dibuktikan dengan dokumen kepemilikan atau bekerjasama dengan pihak lain;
  • Kesesuaian dengan perencanaan kebutuhan kendaraan (kuota) yang ditetapkan oleh Ditjen Hubdat;
A. Biaya Izin Penyelenggaraan Angkutan Orang Tidak Dalam Trayek :

1) Izin angkutan dengan tujuan tertentu  Rp 5.000. 000 per izin;
2) Izin Angkutan Pariwisata Rp 5.000. 000 per izin.

b. Penerbitan Kartu Pengawasan
1) Bus/Kendaraan penumpang dengan kapasi-tas < 9 orang selain taksi Rp. 100.000 / kartu;
2) Bus/Kendaraan penumpang dengan kapasi-tas 10 s.d 16 orang Rp. 150.000 per kartu;
3) Bus/Kendaraan penumpang dengan kapasitas 17 s.d 24 orang Rp. 200.000 per kartu
4) Bus kendaraan penumpang dengan  kapasitas > 24 orang Rp. 250.000 per kartu

– Verifikasi dokumen adminstrasi 7 (tujuh) hari kerja

Total checklist 6 (enam ) bulan.