DAFTAR PERSYARATAN PEMENUHAN KOMITMEN PERIZINAN
MELALUI LEMBAGA ONLINE SINGLE SUBMISSION (OSS)
BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 24 TAHUN 2018
BIDANG KOPERASI
No. JENIS PERIZINAN/
Pendaftaran Melalui OSS
PERSYARATAN PEMENUHAN KOMITMEN KETERANGAN
1. IZIN KOPERASI SIMPAN PINJAM.
  • Izin Usaha simpan pinjam Koperasi diberikan kepada KSP atau USP.
  • Izin Usaha Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi diberikan kepada KSPPS atau USPPS.
  1. Bukti setoran modal sendiri berupa rekening tabungan atas nama Koperasi, pada bank umum untuk KSP dan bank syariah untuk KSPPS;
  2. Bukti setoran modal yang ditempatkan koperasi pada USP/USPPS berupa rekening tabungan atas nama koperasi yang disediakan oleh Koperasi kepada USP/USPPS Koperasi, pada bank umum untuk USP dan bank syariah untuk USPPS;
  3. Rencana kerja selama 3 (tiga) tahun yang menjelaskan mengenai rencana permodalan, rencana kegiatan usaha, serta rencana bidang organisasi dan sumber daya manusia;
  4. Administrasi dan pembukuan usaha simpan pinjam pada KSP atau USP / USPPS Koperasi yang dikelola secara khusus dan terpisah dari pembukuan koperasinya;
  5. Nama dan riwayat hidup pengurus, pengawas dan calon pengelola;
  6. Memiliki kantor dan sarana kerja; dan
  7. Memiliki Dewan Pengawas Syariah dengan rekomendasi DSN-MUI atau MUI Provinsi / Kabupaten / Kota setempat atau memiliki sertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSNMUI bagi KSPPS dan USPPS Koperasi.
Izin Usaha

Modal sendiri KSP/KSPPS Primer dalam bentuk tabungan dengan rincian sbb:

  1. Modal KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota ditetapkan paling sedikit Rp15.000.000,00;
  2. Modal KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kab / Kota dalam satu daerah Prov. ditetapkan paling sedikit Rp75.000.000,00;
  3. Modal KSP/KSPPS Primer dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan paling sedikit Rp375.000.000,00 .
  4. Modal sendiri KSP/KSPPS Sekunder dalam bentuk tabungan dengan rincian sbb:
  5. Modal KSP/KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan dalam daerah Kab/Kota ditetapkan paling sedikit Rp 50.000.000,00 ;
  6. Modal KSP/KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Kab/Kota dalam 1 (satu) daerah Provinsi ditetapkan paling sedikit Rp150.000.000,00
  7. Modal KSP/KSPPS Sekunder dengan wilayah keanggotaan lintas daerah Provinsi ditetapkan paling sedikit Rp500.000.000,00
2. IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG KOPERASI SIMPAN PINJAM.

 

(Izin Komersial atau Operasional)

  • Persyaratan pembukaan kantor Cabang usaha simpan pinjam oleh Koperasi dapat dilaksanakan setelah KSP/KSPPS dan USP/USPPS Koperasi:
  1. Memiliki Izin Usaha dan telah melaksanakan kegiatan simpan pinjam paling sedikit 2 (dua) tahun;
  2. KSPPS dan USPPS wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah yang telah bersertifikat pendidikan dan pelatihan DPS dari DSN-MUI;
  3. Mempunyai predikat kesehatan paling rendah “cukup sehat” pada 1 (satu) tahun terakhir;
  4. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;
  5. Memiliki modal kerja untuk Kantor Cabang minimal sebesar Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah);
  6. Memiliki laporan keuangan koperasi yang bersangkutan dalam 2 (dua) tahun terakhir;
  7. Mmemiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang dari Bupati/Walikota setempat (terkait pembinaan dan pengawasan cabang);
  8. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang paling sedikit 1 (satu) tahun;
  9. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang; dan
  10. Calon kepala cabang wajib memiliki sertifikat kompetensi.
  • Setiap pembentukan USP/USPPS Koperasi Primer atau USP/USPPS Koperasi Sekunder, wajib menyediakan modal tetap yang dipisahkan dari aset koperasi  dalam bentuk tabungan, dengan rincian sbb:
  1. Modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Primer paling sedikit Rp15.000.000,00; dan
  2. Modal pembentukan USP/USPPS Koperasi Sekunder paling sedikit Rp50.000.000,00.
  • Persyaratan Izin Usaha dan Izin Operasional berlaku sebagai Komitmen yang harus dipenuhi sebelum Izin Usaha simpan pinjam koperasi diterbitkan.
  • Pemenuhan Komitmen disampaikan berupa dokumen dalam bentuk hardcopy.
  • Pemenuhan Komitmen disampaikan Koperasi kepada Menteri / Gubernur / Wali Kota sesuai dengan kewenangannya untuk dilakukan pemeriksaan dan mendapatkan persetujuan.
  • Izin Usaha dan/atau Izin Operasional berlaku efektif setelah Koperasi menyelesaikan Komitmen.
  • Koperasi yang belum memenuhi komitmen,dilarang melakukan aktifitas usaha simpan pinjam.
3. IZIN PEMBUKAAN KANTOR CABANG PEMBANTU KOPERASI SIMPAN PINJAM.

 

(Izin Komersial atau Operasional)

  1. Memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang;
  2. Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan;
  3. Mempunyai anggota paling sedikit 20 (dua puluh) orang di daerah yang akan dibuka Jaringan Pelayanannya;
  4. Memiliki laporan keuangan Kantor Cabang yang bersangkutan dalam 1 (satu) tahun terakhir;
  5. Memiliki persetujuan pembukaan Kantor Cabang Pembantu dari Bupati/Walikota setempat jika tidak memiliki Kantor Cabang pada Kab/Kota setempat;
  6. Memiliki rencana kerja Kantor Cabang Pembantu paling sedikit 1 (satu) tahun;
  7. Memiliki daftar nama dan riwayat hidup calon pimpinan dan daftar nama calon karyawan Kantor Cabang Pembantu; dan
  8. Calon kepala cabang pembantu wajib memiliki sertifikat kompetensi.
  9. Pemenuhan Komitmen oleh Koperasi dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pengajuan Izin Usaha dan/atau izin operasional
  • Pemenuhan Komitmen oleh Koperasi dilakukan paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak pengajuan Izin Usaha dan/atau izin operasional
  • Dalam hal pemenuhan Komitmen tidak terpenuhi atau melebihi jangka waktu, Koperasi mengajukan kembali permohonan Izin Usaha dan/atau Izin Operasional.
  • Menteri/Gubernur/Bupati/Wali Kota melakukan pemeriksaan dan pemberian persetujuan  pemenuhan komitmen paling lambat dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kerja sejak diterimanya dokumen persyaratan. Apabila proses pemeriksaan dan pemberian persetujuan melewati jangka waktu, izin dianggap berlaku efektif.
  • Segala bentuk pelayanan perizinan usaha simpan pinjam Koperasi tidak dikenakan biaya.
4. IZIN PEMBUKAAN KANTOR KAS KOPERASI SIMPAN PINJAM.

 

(Izin Komersial atau Operasional)

  1. Memiliki Izin Operasional pembukaan Kantor Cabang;
  2. Kantor Cabang telah melaksanakan kegiatan usaha simpan pinjam paling sedikit 6 (enam) bulan;
  3. Jumlah anggota Kantor Kas yang akan dibuka paling sedikit 20 (dua puluh) orang; dan
  4. Nama calon kepala Kantor Kas.