1. Izin Lokasi /Izin Lokasi Perairan ;
2. Izin Lingkungan;
3. IMB,
4. Pelaku Usaha akan mendapatkan Izin Operasional setelah memenuhi Komitmen Izin Operasional. Komitmen Izin Operasional meliputi :

a. Hasil studi kelayakan;

• Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan Pendidikan Formal dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;
• Data mengenai perimbangan antara jumlah satuan Pendidikan Formal dengan penduduk usia sekolah di wilayah tersebut;
• Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
• Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
• Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan
• Dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Isi Pendidikan;
c. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
d. Sarana dan prasarana pendidikan;
e. Pembiayaan pendidikan;
f. Sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
g. Manajemen dan proses pendidikan.

5. Pendirian Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) harus memenuhi Komitmen lainnya, terdiri atas:

• Menyelenggarakan paling sedikit 1 (satu) program keahlian dengan paling sedikit 2 (dua) kompetensi keahlian dalam 1 (satu) program keahlian sesuai dengan program dan kompetensi keahlian yang ditetapkan oleh pemerintah daerah;
• Tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibuka;
• Tersedianya guru produktif sesuai dengan kompetensi keahlian yang dibuka;
• Data mengenai perkiraan jarak satuan pendidikan yang diusulkan di antara gugus satuan pendidikan formal sejenis;
• Data mengenai kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan formal sejenis yang ada;
• Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan

Adanya analisis kompetensi keahlian yang akan dibuka dengan memperhatikan kondisi/kompetensi sumber daya keahlian guru, potensi risiko, pendanaan, penyediaan peralatan praktik, penyediaan bahan praktik, dan dunia usaha/dunia industri.

Pelaku Usaha di sektor pendidikan, meliputi:

1. Pelaku Usaha perseorangan; dan
2. Pelaku Usaha nonperseorangan.

Pelaku Usaha Perseorangan hanya dapat melakukan usaha untuk izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan izin penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dengan modal asing. (dikecualikan untuk taman kanak-kanak)

Pelaku Usaha nonperseorangan yang menjalankan perizinan berusaha terdiri atas:

1. Badan usaha yang didirikan oleh yayasan; dan
2. Badan usaha bersifat nirlaba yang didirikan oleh badan hukum lainnya.

Pelaku Usaha nonperseorangan yang menjalankan perizinan berusaha penyelenggaraan Pendidikan Nonformal dan Pendidikan Non formal dengan modal asing terdiri atas:

1. Perseroan terbatas;
2. Badan usaha yang didirikan oleh yayasan;
3. Badan usaha bersifat nirlaba yang didirikan oleh badan hukum lainnya.

Pemda sesuai dengan kewenangannya wajib melakukan penilaian terhadap hasil studi kelayakan paling lama 30 (tiga puluh) hari.

Komitmen Izin Operasional dan Komitmen lainnya wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha paling lama 1 (satu) tahun sejak diterimanya Izin Usaha.

Pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya wajib memastikan terpenuhinya Komitmen Izin Operasional dan Komitmen lainnya oleh Pelaku Usaha paling lama 30 (tiga puluh) hari setelah diterimanya pemenuhan Komitmen dari Pelaku Usaha.

1. Proposal bidang atau program keahlian yang akan ditambahkan;
2. Tersedianya sarana dan prasarana praktik yang sesuai dengan kejuruan yang akan ditambahkan;
3. Adanya potensi sumber daya wilayah yang memerlukan keahlian kejuruan tertentu;
4. Adanya potensi lapangan kerja;
5. Adanya pemetaan satuan pendidikan sejenis di wilayah tersebut; dan
6. Adanya dukungan masyarakat dan dunia usaha/dunia industri yang dibuktikan dengan dokumen tertulis dari masyarakat dan dunia usaha/ industri.

Komitmen Izin Operasional wajib dipenuhi oleh Pelaku Usaha paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya Izin Usaha.

Pemda sesuai dengan  kewenangannya wajib memastikan terpenuhinya Komitmen Izin Operasional oleh Pelaku Usaha paling lama 30 hari setelah diterimanya pemenuhan Komitmen dari Pelaku Usaha.

b. Satuan pendidikan nonformal, yaitu pusat kegiatan masyarakat, lembaga kursus dan pelatihan serta satuan pendidikan nonformal sejenis.

1. Izin Lokasi / Izin Lokasi Perairan ;
2. Izin Lingkungan;
3. IMB,

Komitmen Izin Operasional bagi Pelaku Usaha , meliputi:

a. Hasil studi kelayakan;

Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;

Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;

Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan

Dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Isi pendidikan;
c. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;
d. Sarana dan prasarana pendidikan;
e. Pembiayaan pendidikan;
f. Sistem evaluasi dan sertifikasi; dan
g. Salinan bukti kepemilikan dan/atau penguasaan atas tanah dan/atau bangunan dalam bentuk sertifikat hak milik; sertifikat hak guna bangunan; sertifikat hak pakai; dan/atau surat perjanjian sewa menyewa.

Izin Lingkungan;

IMB,

Komitmen Izin Operasional bagi Pelaku Usaha , meliputi:

a. Perjanjian kerja sama antara lembaga pendidikan asing dengan lembaga pendidikan di Indonesia untuk mendirikan SPK, paling sedikit memuat:

Klausul tentang kurikulum yang digunakan;

Klausul tentang komposisi tenaga pendidik (paling banyak 70% (tujuh puluh persen) Warga Negara Asing) dan tenaga kependidikan (paling banyak 20% (dua puluh persen) Warga Negara Asing);

Klausul tentang kepemilikan aset pada SPK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Klausul tentang pembiayaan SPK; dan

Klausul tentang pilihan forum penyelesaian sengketa.

b. Salinan dokumen status badan hukum lembaga pendidikan di Indonesia berupa akta yayasan atau akta perkumpulan beserta perubahannya yang telah disahkan oleh Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia;

c. Salinan sertifikat akreditasi satuan pendidikan nasional dengan hasil terakreditasi A yang dimiliki oleh lembaga pendidikan di Indonesia;

d. Salinan sertifikat akreditasi satuan pendidikan nasional dengan hasil terakreditasi A yang dimiliki oleh lembaga pendidikan di Indonesia;

e. Salinan dokumen mengenai status badan hukum lembaga pendidikan asing dari negara asalnya;

f. Salinan dokumen akreditasi atau pengakuan lembaga pendidikan asing atau dokumen pengakuan dari negara asalnya;

g. Salinan bukti kepemilikan dan/atau penguasaan atas tanah dan/atau bangunan dalam bentuk sertifikat hak milik; sertifikat hak guna bangunan; sertifikat hak pakai; dan/atau surat perjanjian sewa menyewa.

h. Rencana Induk Pengembangan SPK, memuat :

1. visi dan misi;
2. kurikulum;
3. standar kompetensi lulusan;
4. proses pembelajaran;
5. data peserta didik;
6. data pendidik;
7. data tenaga kependidikan;
8. sarana dan prasarana;
9. penilaian;
10. pengelolaan; dan
11. pembiayaan.

i. Rencana Umum Tata Ruang SPK;

j. Referensi bank atas nama lembaga pendidikan di Indonesia;

k. Bukti mengenai jaminan sumber pembiayaan paling sedikit 3 (tiga) tahun untuk jenjang pendidikan anak usia dini dan 6 (enam) tahun untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah; dan

l. Hasil studi kelayakan paling sedikit memuat:

Prospek pendirian satuan pendidikan dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;

Prospek pendirian satuan pendidikan dari segi pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;

Kapasitas daya tampung dan lingkup jangkauan satuan pendidikan sejenis yang ada; dan

Perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya.

Izin Lingkungan;

IMB,

Komitmen Izin Operasional bagi Pelaku Usaha , meliputi:

a. Hasil studi kelayakan;

Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi tata ruang, geografis, dan ekologis;

Hasil studi kelayakan tentang prospek pendirian satuan pendidikan dari segi prospek pendaftar, keuangan, sosial, dan budaya;

Data mengenai perkiraan pembiayaan untuk kelangsungan pendidikan paling sedikit untuk 1 (satu) tahun akademik berikutnya; dan

Dokumen hak atas tanah dan bangunan satuan pendidikan atas nama penyelenggara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

b. Isi pendidikan;

c. Jumlah dan kualifikasi pendidik dan tenaga kependidikan;

d. Sarana dan prasarana pendidikan;

e. Pembiayaan pendidikan;

f. Sistem evaluasi dan sertifikasi; dan

g. Manajemen dan proses pendidikan.