SEKILAS DPMPTSP
KABUPATEN GORONTALO – PROVINSI GORONTALO

Dinas Penanaman Modal  & Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Kabupaten Gorontalo adalah merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) hasil gabungan antara Penanaman Modal yang ada di Bagian Ekonomi Sekretariat Daerah dengan Kantor Pelayanan Terpadu Kabupaten Gorontalo. DPM-PTSP  terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gorontalo Nomor :  9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Gorontalo yang kemudian dijabarkan melalui Peraturan Bupati Gorontalo Nomor : 53 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Tata Kerja Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo. Dalam menjalankan roda organisasi, maka ditunjuk seorang sekretaris yang merangkap sebagai Pelaksana Tugas Kepala Dinas,  dan selanjutnya dilakukan JOBBIDING yang menghasilkan seorang Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo yang PERTAMA yakni Ir. IBRAHIM JANTU sebagaimana Surat Keputusan Bupati Gorontalo Nomor :

Pada awal terbentuknya, DPM-PTSP hanya melayani 10 jenis perizinan dimana layanan tersebut merupakan perizinan yang dilayani sebelumnya di Bagian Ekonomi dan Penanaman Modal serta Kantor Pelayanan Terpadu. Izin-izn tersebut terdiri dari Izin Prinsip Penanaman Modal (IPPM), Izin Lokasi (IL), Izin Perubahan Penggunaan Lahan (IPPL), Izin Perubahan Penggunaan Tanah (IPPT),  Izin Mendirikan Bangunan (IMB), Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP), Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), Tanda Daftar Perusahaan (TDP), Surat Izin Gangguan (SIGU),  Izin Trayek (IT).

Dengan adanya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2017  tentang Pencabutan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2009 Tentang Pedoman Penetapan Izin Gangguan di Daerah. Peraturan tersebut diterbitkan pada tanggal 29 Maret 2017, dan pada Bulan November 2017 telah dilakukan penghentian penerbitan Surat Izin Gangguan (SIGU) di Wilayah Layanan Perizinan Kabupaten Gorontalo.

Setelah terbitnya Peraturan Bupati Gorontalo Nomor 26 Tahun 2018 tentang Pendelegasian Kewenagan di Bidang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal & Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo, layanan perizinan menjadi 59 dan non perizinan 29 layanan, dengan rincian sebagai berikut :

Layanan Perizinan : (1) Izin Prinsip Penanaman Modal, (2) Izin Prinsip Perubahan, (3) Izin Prinsip Perluasan,  (4) Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, (5) Izin Usaha, (6) Izin Usaha Perubahan,        (7) Izin Penggabungan Usaha, (8) Izin Usaha Perluasan, (9) Izin Usaha Penggabungan Perusahaan,    (10) Izin Lokasi, (11) Izin Perubahan Penggunaan Lahan, (12) Izin Perubahan Penggunaan Tanah,       (13) Izin Baru Terkait dengan Hilang atau Rusak, (14) Izin Mendirikan Bangunan, (15) Izin mendirikan Bangunan Kawasan pariwisata, (16)  Izin Mendirikan Bangunan Reklame, (17) Izin Penyelenggaraan Reklame, (18) Izin Usaha Konstruksi, (19) Izin Usaha Industri, (20) Izin Usaha Pusat Perbelanjaan,     (21) Izin Usaha Toko Modern, (22) Izin Usaha Pengelolaan Pasar Rakyat, (23) Izin Usaha Swalayan,   (24) Surat Izin Usaha Perdagangan, (25) Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol Untuk Pengecer dan Penjual Langsung, (26) Izin Usaha Perikanan, (27) Izin Opeasional Rumah Sakit Kelas C dan D, (28) Izin Mendirikan Apotik, (29) Izin Toko Obat, (30) Izin Usaha Mikro Obat Tradisional,     (31) Izin Operasional Klinik, (32) Surat Izin Praktek Tenaga Teknis Kefarmasian, (33) Surat Izin Terdaftar  Teknis Penyehatan, (34) Surat Izin Praktek Bidan, (35) Surat Izin Praktek Perawat, (36) Surat Izin Praktek Radiografer, (37) Surat Izin Praktek Apoteker, (38) Surat Izin Refresionis Optisien, (39) Izin Usaha Produksi Pangan Rumah Tangga, (40)  Izin Usaha Perkebunan, (41) Izin Usaha Produksi benih/Bibit Ternak & Pakan, (42) Izin Usaha Peternakan, (43) Izin Usaha Obat Hewan, (44) Izin Rumah Potong Hewan & Izin Tempat Potong Hewan, (45) Izin Usaha Perdagangan Daging, (46) Izin Usaha Pabrik Pakan Ternak, (47) Izin Trayek, (48) Izin Insidential, (49) Izin Usaha Angkutan, (50) Izin Penyebrangan dan Pembangunan Fasilitas Parkir, (51) Izin Lingkungan, (52) Izin Pendaur Ulang Sampah/Pengolahan Sampah, Pengangkutan Sampah dan Pemrosesan Akhir Sampah, (53) izin pemanfaatan langsung Panas Bumi, (54) Izin Operasional Pendidikan PAUD dan Pendidikan Non Formal Swasta, (55) Izin Opersional Pendidikan Swasta, (56) Izin Pengumpulan Sumbangan Dalam daerah, (57) Izin Usaha Simpan Pinjam Untuk Koperasi, (58) Izin Pembukaan Kantor  Cabang, Cabang Pembantu dan Kas Simpan Pinjam Untuk Koperasi, (59) Surat Izin Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta.

Layanan Non Perizinan : (1) Rekomendasi Penanaman Modal, (2) Rekomendasi Izin Toko Obat,       (3) Rekomendasi Surat izin Apotik, (4) Rekomendasi izin Optik, (5) Rekomendasi Izin Mikro Obat Tradisional, (6) Rekomendsi Izin Operasional Rumah Sakit, (7) Rekomendasi Izin Perikanan,               (8) Rekomendasi Bahan Bakar Minyak, (9) Rekomendasi Tempat Hiburan/Karaoke, (10) Rekomendasi Rumah Makan, (11) Rekomendasi Hotel, (12) Rekomendasi Pemondokan/Home Stay, (13) Rekomendasi Galian C, (14) Rekomendasi Pertambangan, (15) Surat Penunjukan Izin Tempat Usaha, (16) Surat Keterangan Penanaman Modal, (17) Surat Keterangan Kelayakan Usaha Saprodi dan Gilingan Padi,    (18) Surat Keterangan Alih Fungsi Lahan, (19) Surat Keterangan Penyimpanan Barang, (20) Surat Tanda Pendaftaran Waralaba, (21) Surat Keterangan Asal Ikan, (22) Surat Keterangan Bukti Kepemilikan Kapal, (24) Tanda Daftar Peternakan, (25) Tanda Daftar Perusahaan, (26) Tanda Daftar Industri, (27) Tanda Bukti Pendaftaran SPPL, (28) Perpanjangan Izin Pempekerjakan Tenaga Asing,  (29) Layanan Pembuatan Data Perizinan.

Seiring dengan percepatan dan peningkatan penanaman modal dan berusaha maka pemerintah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik. Penegasan dalam PP ini adalah bahwa jenis perizinan Berusaha terdiri atas (a) Izin Usaha, (b) Izin Komersial atau Operasional. Sementara pemohon Perizinan Berusaha terdiri atas , (a) Pelaku Usaha perseorangan, (b) Pelaku Usaha non perseorangan. Perizinan Berusaha, menurut PP ini, diterbitkan oleh menteri, pimpinan lembaga, gubernur, atau bupati/walikota sesuai kewenangannya, termasuk Perizinan Berusaha yang kewenangan penerbitannya telah dilimpahkan atau didelegasikan kepada pejabat lainnya. “Pelaksanaan kewenangan penerbitan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud, termasuk penerbitan dokuman lain yang berkaitan dengan Perizinan Berusaha wajib dilakukan melalui Lembaga Online Single Submission “OSS”.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Gorontalo telah menyesuaikan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik sejak Bulan Oktober 2018. Dengan demikian semua pelayanan perizinan dilakukan melalui Lembaga Online Single Submission (OSS). Hal-hal terkait dengan pelaksanaan perizinan melalui OSS, kunjungi : https://oss.go.id.

Demikian sekilas DPMPTSP yang dapat kami sajikan, lebih dan kurangnya kami mohon maaf, terima kasih, Wassalamu’alaikum warahmatullahi wabarakatuh.

By. Ir. I. JANTU